Membangun Pendidikan di Bawah Depag

Senin, 11 Mei 2009 17:40:31 - oleh : redaksi

Tidak banyak yang bisa diharapkan dari APBN dalam rangka mengembangkan kualitas pendidikan berbasis keagamaan yang secara struktural berada dalam naungan Depag. Pasalnya dari besaran anggaran, alokasi untuk Depag jauh lebih sedikit dibanding 20 persen yang diterima Depdiknas. Itu pun tidak semua anggaran Depag dimanfaatkan untuk alokasi pendidikannya.
Namun, sebenarnya butuh political will di tingkat pemerintah daerah untuk memberikan dana pendamping dari APBD untuk pendidikan di bawah Depag ini. Meski secara aturan, terdapat jalan panjang terkait keabsahan pengalokasian dana dari APBD ini. Pasalnya secara nasional bidang keagamaan bukanlah bidang yang masuk dalam desentralisasi kepada daerah sehingga tidak mewajibkan adanya dana pendamping.
Beberapa daerah di Indonesia sudah menunjukkan bila political will ini bisa dilakukan, seperti di Pekalongan, Gresik, Kabupaten Probolinggo, dan Banyuwangi. Bahkan di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo, alokasi dana APBD sebagai dana pendamping untuk lembaga di bawah naungan LP Maarif jauh lebih besar dari dana pendamping untuk dinas pendidikan setempat.
Di Banyuwangi misalnya, ada bantuan pada seluruh siswa di lembaga pendidikan swasta sebesar Rp 20 ribu sebulan. Total secara keseluruhan, APBD di Banyuwangi untuk bidang pendidikan pernah naik tajam dari Rp 3 miliar menjadi Rp 18 miliar. Pemerintah setempat bahkan memilih untuk melakukan pemangkasan pada alokasi anggaran di bidang lain seperti peternakan.
Di Langkat, Sumatera Utara, bantuan APBD untuk pesantren juga tetap lancar meski sifat bantuannya insidental. Oleh pemerintah setempat, bantuan untuk pendidikan keagamaan masih bisa disalurkan lewat pos bantuan sosial. Hanya kelemahannya bantuan tersebut tidak bisa rutin dikucurkan. Demikian juga dengan daerah Banjar, Indramayu, Cirebon, dan Pandeglang, ada upaya untuk membuat peraturan daerah tentang madrasah diniyah.

Sumber : http://www.koranpendidikan.com/