WALIKOTA BOGOR KUMPULKAN JAJARAN PENDIDIKAN Pelaksanaan PSB di Bogor berjalan lancer

Walikota Bogor H. Diani Budiarto mengumpulkan jajaran pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Mereka sengaja diundang ke Balaikota Senin (20/7) malam, untuk mendengar langsung evaluasi hasil Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2004-2005. dari pihak Sekolah masing-masing, jajaran pendidikan yang diundang antara lain ratusan Kepala Sekolah Negeri dan Swasta, SD, SMA, dan SMK se Kota Bogor.
Dalam pertemuan penuh keakraban itu juga dilakukan dialog langsung antara para Kepala Sekolah dengan Walikota Diani, Kepala Dinas Pendidikan H.Jani Permadhi. Selain itu hadir, Wakil Ketua DPRD Dedi Supriadi. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) H. Deddy Hamdan dan Kepala Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kota Bogor Taman Keteren.
Walikota Bogor H. Diani Budiarto mengatakan, terlepas dari ekses yang terjadi selama berlangsungnya PSB, Tapi perlaksanaan PSB di Kota Bogor berjalan sesuai yang diharapkan. ?Walaupun dengan berbagai aturan yang kadang dinilai membingungkan namun pelaksanaan PSB di Kota Bogor secara umum telah berjalan dengan baik, ?ujar Diani.
Pada itinya, lanjut walikota, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda mengenai PSB ingin membuat keseimbangan baik Sekolah negeri mupun sekolah swasta. ? Kalau melihat dari jumlah siswa kontribusi sekolah swasta sangat besar dalam kegiatan pendidikan. Jadi, intinya kita tidak ingin terjadi dikotomi antara Negeri dan Swasta, ? jelasnya.
Diungkapkan, kalaupun ada hal?hal yang kurang jelas terhadap kebijakan yang dikeluarkan, bukan berarti untuk menghambat pada kegiatan pendidikan. Tapi ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat.
Walikota berharap kedepan adanya standarisasi kebutuhan anggaran Sekolah yang jelas, sehingga sejak awal sebelum disusun Anggarannya bisa diplot secara jelas. Misalnya saja kebutuhan untuk anggaran SD Rp 100 ribu, kemampuan APBD hanya Rp 50 ribu. Jadi, jelas sisanya untuk menutupi kekurangannya harus menjadi tanggungan bersama, ? paparnya.
Oleh karena diharapkan, untuk menyusun rencana program tahun depan perlu diprogramkan secara matang, apakah itu dilakukan melalui Raker (rapat Kerja) jajaran pendidikan atau yang lainnya, sehingga akan tergambar dengan jelas program kedepan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Dedi Supriadi mendukung, kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bogor mengenai tidak adanya titip menitip dalam PSB baik dari pejabat, anggota DPRD maupun anggota masyarakat lainnya. Namun masih dipertanyakan soal biaya pendidikan.. ? Kita sepakat pendidikan itu mahal, tapi yang perlu disikapi adalah soal transparansi semua pihak. Sebenarnya siapa saja yang harus dibantu. Saya merasa sedih, jika ada orang tua tidak bisa memasukan anaknya kesekolah karena terbentur biaya sekolah, ?paparnya.
Dalam pertemuan itu dilakukan dialog, sejumlah pertanyaan dan saran dilontarkan para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta. Seperti diungkapkan Tb. Ruchyani dari SMK Yatek yang meminta adanya perhatian dari Dinas Pendidikan terhadap Sekolah-Sekolah kejuruan khususnya Kejuruan swasta. ?Saya sudah 17 tahun bergelut di SMK merasa belum tersentuh, karena selama ini hanya sekolah SMA yang lebih banyak mendapat perhatian. padahal kontribusi SMK sangat besar, ?katanya.
Lebih lanjut Tb Ruchyani menilai, sebenarnya selama ini sekolah swasta kualitasnya sama dengan sekolah negeri. Bahkan, saya melihat dalam biaya pendidikannya Sekolah negeri cendrung lebih tinggi dari swasta.
Menanggapi SK (Surat keputusan Walikota) mengenai PSB Tb Ruchyani mengatakan, semua pihak memang mengatakan sudah cukup bagus, diantaranya tidak boleh ada uang pendaftaran alias gratis. Namun kenyataan dilapangan lain, akan sangat tidak lucu kalau ada SD yang memungut pendaftaran sampai Rp 100 ribuan. Namun, ia tidak menyalahkan hal yang demikian soalnya pendaftaran sekolah menyangkut kepada admintrasi, ? ucapnya.
Oleh karena itu Tb Ruchyani berharap kedepan SK Walikota perlu dikaji ulang, dan akan lebih baik diperkenankan saja sekolah memungut uang pendaftaran namun dibatasi. Jadi, SK itu mestinya lebih diperjelas saja, ? katanya.
Sementara Kepala SMP Negeri 1 Bogor Hasanudin mengaku dengan adanya Surat edaran Walikota mengenai tidak adanya titip menitip merasa terbantu karena adanya payung untuk menolak titipan dari orang-orang tertentu. Walapun dampaknya terhadap keluarga besar guru sangat besar. ?Di SMP Negeri 1 ada 11 orang guru yang sudah mengabdikan dirinya 34 tahun mengajar, dengan terpaksa anaknya tidak bisa diterima di Sekolah Negeri, karena konsewensi dari kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bogor,.?ujarnya.

Sumber http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4842